# PRESS RELEASE
Kepala BHP Makassar Hadir dalam Kegiatan Rakor Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025
*Jakarta, 29 Juli 2025* - Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan di Auditorium BPSDM Hukum Kementerian Hukum Cinere.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 29 Juli 2025 ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Turut mendampingi dalam acara pembukaan adalah Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afianta, para pimpinan madya, staf ahli, dan staf khusus Menteri Hukum. Rakor ini dihadiri oleh 310 pejabat dari seluruh Indonesia.
Apresiasi Menteri terhadap Pencapaian Semester I
Dalam sambutannya, Menteri Supratman memberikan apresiasi kepada berbagai unit kerja atas pencapaian yang telah diraih pada semester pertama 2025. Apresiasi pertama diberikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) yang telah berhasil menyelesaikan pendirian 80.081 Koperasi Merah Putih melalui kolaborasi Kantor Wilayah Hukum di seluruh Indonesia.
Menteri juga mengapresiasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan terbentuknya 3.258 desa yang memiliki Pos Bantuan Hukum. Pencapaian lainnya yang mendapat apresiasi adalah transformasi digital pencatatan hak cipta yang telah diselesaikan 100% melalui inovasi digitalisasi.
"Apresiasi juga disematkan kepada unit eselon I lain di Kementerian Hukum yang pada semester I 2025 telah bekerja secara signifikan sehingga pelaksanaan tugas selesai dengan baik," ujar Menteri Supratman.
Peningkatan PNBP dan Tantangan ke Depan
Menteri menyampaikan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum secara kumulatif mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan semester I tahun 2024. Untuk semester kedua, Menteri memberikan tantangan kepada seluruh jajaran untuk merumuskan potensi layanan yang dapat ditingkatkan melalui akselerasi dengan pemikiran yang "out of the box".
Peran Aktif BHP Makassar dalam Komisi 3A
Dalam rakor yang terdiri dari 6 komisi ini, Kepala BHP Makassar berperan aktif dalam pembahasan kebijakan di Komisi 3A Komisi Pelayanan Hukum AHU. Komisi ini bertugas merumuskan kebijakan strategis untuk semester kedua dalam bidang pelayanan hukum AHU.
Kegiatan rakor juga diselingi dengan peresmian Auditorium Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum yang diresmikan langsung oleh Menteri Hukum.
Partisipasi aktif Oryza Kepala BHP Makassar yang didampingi oleh Andi Azwad dalam rakor ini menunjukkan komitmen untuk mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan strategis untuk semester kedua tahun 2025
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KerjaTerlaksana
#BHPMAKASSAR
#RakorPengendalianKinerjaKementerianHukum
