Cek Voucher SIMPADHU
Pembayaran PNBP Pelayanan Jasa Hukum
Balai Harta Peninggalan yang telah dipesan
Pemesanan Voucher SIMPADHU
Pembayaran PNBP Pelayanan Jasa Hukum
Balai Harta Peninggalan
Template Surat Permohonan
Tersedia template surat permohonan
yang dapat digunakan terkait
pelayanan publik pada
Balai Harta Peninggalan
BERITA TERKINI ::.
KABAR BHP ::.
Laporan Bulanan Kinerja BHP Makassar Januari - Mei 2025
Hasil Survei SPKP/SKM-SPAK-INTEGRITAS BULAN JUNI 2025
Kepala BHP Makassar Memberikan Pembekalan CPNS 2024
Selamat Hari Lahir Pancasila 2025
BHP Makassar menyelenggarakan Sosialisasi terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) dan Manajemen Risiko (MR)
KABAR PUSAT ::.
-
Menata Ulang KUHAP untuk Hukum Indonesia yang Lebih Adaptif
Jakarta - Lebih dari 4 dekade Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal sebagai KUHAP. Dalam
... -
Pemerintah RI Sepakati DIM RUU KUHAP
Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun
... -
Perkuat Transformasi Digital, Kemenkum Rencanakan Studi Tiru Pelayanan Publik Georgia
Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai salah satu instansi yang memiliki berbagai pelayanan publik, terus berupaya memperkuat pelayanan dengan transformasi digital. Terbaru, Kemenkum merencanakan studi
... -
Wamenkum Sebut Transformasi Digital di Bidang Hukum Kian Mendesak
Jakarta - Transformasi digital dalam penegakan hukum serta pemberian akses terhadap layanan hukum sangat mendesak untuk segera dilakukan. Pasalnya, sektor hukum memainkan peran yang fundamental dalam menjamin keadilan dan
...
-
Siaran Pers - Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan PT
Proses ekstradisi atas nama Paulus Tannos (PT) dari Singapura ke Indonesia mulai mendapatkan titik terang, setelah Attorney - General’s Chambers (AGC) Singapura selaku otoritas pusat singapura menyampaikan
... -
Siaran Pers - Wamenkum Sebut Transformasi Digital di Bidang Hukum Kian Mendesak
Transformasi digital dalam penegakan hukum serta pemberian akses terhadap layanan hukum sangat mendesak untuk segera dilakukan. Pasalnya, sektor hukum memainkan peran yang fundamental
... -
Siaran Pers - ASN Kemenkum Harus Jadi Simbol dan Agen Pemersatu Bangsa
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Hukum (Kemenkum) bukan hanya pelaksana teknis kebijakan publik, tapi juga harus menjadi simbol dan agen pemersatu bangsa. Hal ini disampaikan
... -
Siaran Pers - Dampingi Presiden dalam Kunjungan Kenegaraan, Menkum: Hargai Komitmen Singapura Terkait Perjanjian Ekstradisi
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyambut baik komitmen Pemerintah Singapura dalam perjanjian ekstradisi/mutual legal assistance (MLA) antara kedua negara. Menteri Hukum melihat ini sebagai
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...
