Cek Voucher SIMPADHU
Pembayaran PNBP Pelayanan Jasa Hukum
Balai Harta Peninggalan yang telah dipesan
Pemesanan Voucher SIMPADHU
Pembayaran PNBP Pelayanan Jasa Hukum
Balai Harta Peninggalan
Template Surat Permohonan
Tersedia template surat permohonan
yang dapat digunakan terkait
pelayanan publik pada
Balai Harta Peninggalan
BERITA TERKINI ::.
KABAR BHP ::.
Standar Pelayanan Balai Harta Peninggalan Makassar
Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar secara resmi membuka kegiatan Seminar “Kupas Tuntas Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Kaitannya dengan Tugas Jabatan Notaris dan PPAT”
Selamat Hari Kebudayaan Nasional 2025
Selamat Ulang Tahun Presiden Republik Indonesia yang Ke-74 “Bapak Prabowo Subianto Joyohadikusumo"
“Pelayanan yang Sama untuk Semua”
KABAR PUSAT ::.
-
Satu Tahun Kinerja Moncer Kementerian Hukum: Pilar Kuat Mendukung Visi Prabowo Gibran
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, selama satu tahun pada periode 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025. Menteri Hukum (Menkum),
... -
Pemerintah Indonesia Usulkan Instrumen Hukum Internasional tentang Pengelolaan Royalti dan Publisher Right
Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan yang
... -
Didaulat jadi Duta Posbankum, Gubernur Sherly Pastikan Akses Keadilan Telah Melewati Batas Kota dan Masuk ke Desa, Kepulauan hingga Dusun
Ternate, Maluku Utara, 13 Oktober 2025 - Seluruh Desa dan Kelurahan (1.185) di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara secara resmi telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Posbankum
... -
Reformasi Tata Kelola Royalti: Harus Diterima Pihak yang Berhak
Jakarta - Industri musik Indonesia saat ini tumbuh pesat dengan dukungan digitalisasi, streaming platform, dan media sosial. Namun di balik itu, masih terdapat tantangan
...
-
Siaran Pers - Pengesahan SK Kepengurusan PPP
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah terakhir. Hari ini, Senin (06/10/2025) Supratman mengesahkan Surat Keputusan (SK)
... -
Siaran Pers - Peluncuran Aplikasi Verifikasi BO
Dalam rangka mewujudkan visi besar Asta Cita yang menempatkan penguatan reformasi hukum, pemberantasan korupsi, serta penciptaan iklim investasi yang sehat sebagai salah satu prioritas
... -
Siaran Pers - Kemenkumham Raih WTP ke-16 Berturut-turut
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini
... -
Siaran Pers - Peresmian Posbankum di Provinsi Jawa Barat
Kini masyarakat Provinsi Jawa Barat (Jabar) lebih mudah untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Pasalnya, semua desa/kelurahan di Jabar telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan total sebanyak 5.957 Posbankum. Jumlah
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...
